POLMAN, SULBAR EXPRESS – Puluhan aktivis anti korupsi Sulbar menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan Kantor Kejari Polman, Rabu 7 Mei 2025.
Aksi ini sebagai bentuk protes atas lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang mencuat di Kabupaten Polman.
Para demonstran membawa berbagai spanduk bernada sindiran, diantaranya bertuliskan “Hasil Korupsi Bukan Rejeki” dan “Saya Sudah Tidak Perjaka Lagi Karena Sudah Diperkosa Koruptor.” Mereka juga membakar lima ban bekas di depan kantor bupati sebagai simbol kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum.
Dalam orasinya, Korlap Aksi Andi Irfan mengungkapkan, anggaran penanganan stunting di Kabupaten Polman tahun lalu mencapai Rp 127 miliar. Namun ironisnya, angka stunting di Polman justru menjadi yang tertinggi di antara enam kabupaten di Sulbar.
“Sekadar info, Kabupaten Polman masih tertinggi kasus stunting. Terus dikemanakan anggaran penanganannya,” tegasnya.
Andi Irfan juga mendesak aparat penegak hukum (APH) menyelidiki dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran makan minum DPRD Polman yang mencapai Rp 1,4 miliar tahun 2023 dan Rp 1,6 miliar pada 2024.
Selain itu, ia meminta Kejari Polman mengusut anggaran yang dikelola RS Pratama Wonomulyo senilai Rp 20 miliar, sebab di LKPj Bupati 2024 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(Silpa) RS Pratama senilai Rp 1,3 miliar, namun dana Silpa tersebut tidak ada di kas daerah.
“APBD Polman Rp 1,6 triliun masuk semua, tapi kenapa masih ada kegiatan yang gagal bayar tahun lalu?,” ujarnya.
Andi Irfan mengaku beberapa kali menyerahkan dokumen laporan kasus korupsi ke Kejari Polman, namun banyak laporannya yang belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
Ia juga membeberkan sudah melaporkan anggaran Dinas Kesehatan Polman tahun lalu sebesar Rp 196 miliar yang mencakup pengadaan alat kesehatan antropometri yang diduga tidak sesuai spesifikasi, pembangunan instalasi pengolahan limbah di puskesmas, serta anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebesar Rp50 miliar. Ia menyebut ada temuan BPK terkait anggaran PBI Polman tahun 2023 sebesar Rp 4,8 miliar.
“Lucunya lagi, di LKPj Bupati Polman 2024 anggaran PBI awalnya Rp 44 miliar, ditolak DPRD untuk diperbaiki, tapi setelah diperbaiki justru naik jadi Rp 50 miliar, padahal di anggaran PBI ini ada temuan BPK sebesar Rp 4,8 miliar, ” ungkapnya.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Polman Samsul Mahmud menggelar audiensi dengan perwakilan massa di lobi kantor bupati. Ia menyatakan mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menyebut bahwa seluruh pergerakan anggaran harus diawasi dengan ketat.
“Kalau anggaran dipakai untuk kepentingan pribadi, silakan APH masuk dan memeriksa,” kata Samsul.
Samsul mengaku masih menunggu hasil audit dari BPK, BPKP, dan Inspektorat, sebelum dirinya mengambil tindakan tegas terhadap kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kami ada tim untuk mengevaluasi teman-teman OPD,” terangnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Polman Febrianto Patulak yang baru bertugas beberapa bulan di Polman, meminta para demonstran untuk kembali menyerahkan dokumen laporan kasus korupsi.
“Saya sangat berterima kasih atas perhatian teman-teman. Kami butuh data, bukan hanya aksi. Silakan masukkan kembali laporannya,” imbuhnya. (ali)
