JAKARTA, SULBAR EXPRESS — Menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jadi bagian dari safari Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) di Jakarta bersama para bupati dari Sulawesi Barat. Berharap dukungan pusat dalam memaksimalkan potensi alam Bumi Malaqbi.
Pertemuan rombongan gubernur bersama Menteri KKP, Wakil Menteri, serta jajaran Dirjen dijadikan momentum dalam mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Sulbar.
Gubernur membuka sesi dengan paparan komprehensif mengenai potensi pesisir Sulbar, mulai panjang garis pantai, kawasan budidaya laut, hingga prospek ekonomi biru ke depan. “Sudah saatnya laut menjadi sumber ‘zam-zam’ baru Sulbar. Potensinya ada, komitmennya kami hadirkan langsung hari ini bersama seluruh kepala daerah,” ungkap SDK.
Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi menambahkan berbagai kebutuhan prioritas daerah pesisir. Diantaranya menyinggung revitalisasi tambak rakyat dan kesiapan lahan seluas 125 hektare untuk tambak produksi. Selain itu, kebutuhan akan cold storage, kapal, dan alat tangkap modern menjadi perhatian utama.
“Kami juga berharap adanya perbaikan sistem penyaluran bantuan. Beberapa program kementerian langsung masuk ke desa tanpa melalui Pemkab, ini menyulitkan koordinasi dan pengawasan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan permintaan agar KKP mengevaluasi kembali daftar pulau tidak berpenghuni. “Beberapa pulau itu sebenarnya dikelola oleh masyarakat desa. Kami minta agar dikeluarkan dari daftar tersebut agar tidak menghambat hak dan program masyarakat,” imbuh bupati dua periode.
Gubernur kemudian menutup seluruh sesi dengan menegaskan bahwa seluruh aspirasi kabupaten adalah bagian dari strategi besar Sulbar membangun ekonomi berbasis laut. Ia menyatakan harapan besar agar KKP dapat memberi respon positif.
“Kami datang bukan untuk minta-minta, tetapi membawa rencana dan kesiapan. Kami ingin tumbuh dari laut, dan berharap KKP menjadi mitra utama dalam perjalanan ini,” tegas SDK.
Respon positif dari Menteri KKP membuka harapan baru. Ia menyatakan kesiapan kementerian untuk mendalami dan menindaklanjuti berbagai usulan Sulbar secara teknis melalui tim lintas direktorat. (*)
