SULBAR EXPRESS – Pemerintah mempertimbangkan penerapan kebijakan pelajar masuk barak gina menerima penguatan pendidikan karakter, disiplin, dan bela begara.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menerangkan, selama program tersebut tidak melanggar aturan dan hak-hak anak, serta mendapat persetujuan orang tua, maka pembinaan semacam itu dapat dipertimbangkan.
“Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi Pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di Pemerintah,” ucap Hasan dikutip Antara, Sabtu.
Dia mengimbau agar masyarakat tidak langsung bersikap antipati terhadap inisiatif baru ini, melainkan mengkritisinya secara bersama-sama. Bisa dengan memantau terlebih dulu keberhasilan program ini yang telah berjalan di Jawa Barat, termasuk memastikan apakah pembinaan tersebut benar-benar mampu mengurangi kenakalan dan ketidakpatuhan di kalangan siswa.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menggulirkan gagasan menyekolahkan siswa bermasalah provinsi itu dengan didikan di barak militer, yang diterapkan mulai 2 Mei 2025.
Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI antara lain pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka dikirimkan atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.
Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.
Dia menyebut program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Bakal diperluas hingga ke jenjang SMA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan. (ant/*)
