SULBAR EXPRESS – Pelaksanaan program prioritas pemerintah, pemberian Makan Bergizi Gratis diharap tidak lagi menyisakan persoalan kedepannya. Olehnya, harus dijalankan sesuai ketentuan.
Ketentuan dimaksud utamanya pada Standar Operasional Prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis.
Dalam penjelasannya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa SOP MBG wajib dijalankan. “Ombudsman mendorong agar SOP itu tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah, dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan dampak dari kualitas,” ujar Yeka, dikutip Antara, Rabu.
Hal tersebut disampaikan usai pihaknya melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.
Menyinggung isu keracunan MBG, Ombudsman mengaku telah menerima laporan dari Kepala BGN terkait langkah pembenahan. “Mulai dari dua minggu yang lalu, Kepala BGN sudah melakukan pembenahan untuk lebih memperketat, dan sampai sekarang kami melihat progresnya semakin membaik,” ungkap Yeka.
Kasus keracunan MBG, terakhir dialami oleh ratusan pelajar di Kota Bogor, Jawa Barat. Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, menyatakan BGN telah mengecek penyebab keracunan tersebut. (ant/*)
