POLMAN, SULBAR EXPRESS – Komitmen pembangunan terus ditunjukkan oleh Gubernur dan Wagub Sulbar Suhardi Duka dan Salim S. Mengga di awal masa kepemimpinannya.
Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Polman, Sabtu 21 Mei 2025, Gubernur didampingi sejumlah tokoh saat menyapa masyarakat di Desa Pullewani, Kecamatan Tutar, dan menghadiri silaturahmi di Kecamatan Wonomulyo.
Dalam sambutannya, Suhardi Duka mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 60 miliar khusus untuk Kabupaten Polman. Dana tersebut diarahkan untuk program strategis dan prioritas seperti pembangunan infrastruktur, termasuk drainase dan pengerukan sungai Matakali yang kini tengah dikerjakan hingga ke muara.
“Kami ingin memastikan pembangunan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ini bukti perhatian kami terhadap daerah ini,” ucap gubernur.
Gubernur juga menyampaikan bahwa petani kini merasa lebih nyaman karena bisa menjual langsung hasil panen ke Bulog, serta akan diberikan bantuan bibit padi sebanyak 5 ton sebagai bentuk dukungan nyata terhadap sektor pertanian.
Ketua Komisi I DPRD SulbarnSyamsul Samad yang turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, menyebut bahwa kebijakan ini sebagai bentuk komitmen terhadap program strategis dan prioritas.
“Alhamdulillah, dalam waktu tiga bulan, Gubernur telah membuktikan bahwa pemerintahan ini bekerja cepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekadar janji, tapi bukti kerja nyata,” ujar Syamsul yang juga Ketua Fraksi Demokrat dan Ketua Tim Relawan SDK–JSM Kabupaten Polman.
Syamsul menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari menjaga silaturahmi sekaligus memastikan program pembangunan benar-benar berjalan di lapangan.
Salah satu capaian yang telah dirasakan langsung masyarakat adalah pembangunan drainase di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, yang akan segera berjalan. Drainase tersebut menjadi solusi strategis mengatasi banjir musiman yang selama ini meresahkan warga.
Kehadiran ratusan masyarakat dalam acara tersebut menjadi cermin eratnya kolaborasi antara pemimpin daerah dan perwakilan rakyat dalam mempercepat pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. (*)
