MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS)z tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulbar tercatat sebesar 3,17 persen. Hal ini menjadikan Sulbar sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah kelima di Indonesia.
Sebagai upaya untuk menjaga trend positif tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menuturkan lapangan kerja akan semakin terbuka jika ada investasi yang masuk ke daerah ini.
Katanya investasi akan masuk ke Sulbar jika para investor merasa nyaman, tidak ada pungli saat pengajuan mengurus izin serta yang terpenting adalah penerimaan masyarakat terhadap investasi itu sendiri.
“Jadi memang kita harus mampu menyadarkan masyarakat kita bahwa investasi itu penting,” kata Suhardi Duka saat menggelar konferensi pers bersama Wagub Sulbar Salim S. Mengga di ruang theater Lantai II Kantor Gubernur Sulbar, Senin 26 Mei 2025.
Suhardi Duka menyampaikan bahwa dirinya bersama Salim S. Mengga mencintai lingkungan. Mereka tidak ingin menukar kerusakan lingkungan dengan investasi rendah.
Saat masih menjabat sebagai Anggota DPR RI, Suhardi Duka menjadi motor utama dalam menyusun UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
“Dan itu sangat pro lingkungan dan pro rakyat. Dengan undang-undang itu, saya menyusun bersama teman-teman (di DPR RI), saya mendapat medali sebagai anggota DPR RI yang peduli lingkungan. Tapi memang selalu kita perhadapkan antara investasi dengan lingkungan,” ungkap Suhardi Duka.
Selain itu, kata SDK, sapaan akrabnya, menuturkan, kehadiran investasi dengan akan mempunyai menurunkan angka kemiskinan.
Dia mencontohkan, Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah, dua kabupaten tersebut dulunya adalah daerah yang didominasi belantara. Tapi dengan masuknya investasi pemerintah di bidang transmigrasi dan investasi swasta yakni perkebunan sawit menjadi dua daerah tersebut dengan angka kemiskinan rendah.
“Angka kemiskinannya Pasangkayu sisa 6 persen. Angka kemiskinan Mateng sisa 7 persen. Bandingkan dengan Majene dan Polman yang angka kemiskinannya masih tinggi,” ungkap SDK.
Gubernur baru-baru ini bertemu dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta. Dalam pertemuan itu, SDK mengusulkan program transmigrasi lokal sebagai strategi penyerapan tenaga kerja di Sulbar. Namun, dia menegaskan transmigrasi itu harus berbasis masyarakat lokal, bukan mendatangkan orang dari luar.
“Saya minta yang masuk itu programnya, bukan orangnya. Orangnya kita ambil dari Sulbar yang masih menganggur,” ujarnya.
SDK juga merancang sistem kerja komunal dalam transmigrasi lokal. Peserta akan diberikan tanah seluas dua hektare, namun tidak langsung diberikan sertifikat atas nama pribadi demi menghindari praktik jual cepat.
“Dia kerja secara komunal. Katakanlah 200 hektar kebun atau holtikultura dia kerja secara bersama-sama, tapi dia tidak tau yang mana dia punya. Sistem itu kita coba terapkan. Karena kalau lansung dikasi sertifikat dua hektare, ya jangan sampai dia jual kalau lagi butuh uang,” pungkasnya. (*)
