MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pejabat daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dituntut serius menyelesaikan persoalan kemiskinan. Jangan hanya menikmati beragam fasilitas tapi tak menjalankan tanggung jawab.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) mewarning jajaran aparatur pemerintahan provinsi dan kabupaten terkait penanganan kemiskinan di wilayah masing-masing.
“Daerah yang tidak menurun angka kemiskinannya, maka semua kepala dinas, pejabat eselon III bisa menanggung beban dosa, karena adanya pembiaran. Jadi, kita semua harus hati-hati,” ujar SDK Hal dalam Lokakarya Evaluasi dan Persiapan Implementasi Penanganan Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Ballroom Kantor Gubernur Pemprov Sulbar, Senin 16 Juni 2025.
Bagi SDK, kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Tapi persoalan serius yang harus segera ditangani. Meski disampaikan dengan gaya santai, isi pesannya tak bisa dianggap enteng.
Sejak menjabat gubernur, SDK sudah menetapkan target menurunkan angka kemiskinan minimal 1 persen tiap tahun. Fokus utamanya adalah kemiskinan ekstrem. Diharapkan tak ada pihak bermain-main dengan anggaran penanganan kemiskinan. Semua harus terukur, jelas, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia bahkan mewanti-wanti soal hukuman yang berat bagi pelaku korupsi dana kemiskinan. “Jadi jangan coba-coba ambil anggaran penanganan kemiskinan dan stunting karena dosanya besar sekali,” imbuh SDK sambil mengutip surat Al-Ma’un.
Gubernur Sulbar juga mendorong kolaborasi lebih luas dalam penanganan kemiskinan. “Saya ingin menjalin hubungan kerja sama dengan semua pihak dalam rangka pementasan kemiskinan ini. Lembaga-lembaga donor termasuk Unicef dan lembaga-lembaga lain, LSM termasuk Baznas, yang punya tanggungjawab sama untuk melahirkan generasi yang cerdas,” tandas SDK. (*)
