Tim BPKPD Periksa Randis Bapperida Sulbar

  • Bagikan

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Tim dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar melakukan pengecekan kendaraan dinas (Randis) lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar.

Pengecekan dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah (BMD). Pihak Bapperida sendiri menghadirkan seluruh Randis  untuk pemeriksaan fisik, yang berlangsung pada Selasa 15 Juli 2025.

Hal ini selaras Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.

Pemeriksaan oleh BPKPD Sulbar dipimpin langsung oleh Kabid BMD, Andi Muhammad Bisyri Nur. Tim mencocokkan nomor rangka dan mesin, mengecek kelengkapan dokumen STNK, serta memverifikasi ketepatan pembayaran pajak kendaraan dinas.

Menurut Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, kegiatan ini bertujuan memperkuat penataan aset instansi, meningkatkan akurasi data, dan mencegah potensi penyalahgunaan kendaraan dinas.

Ada lima fokus utama pemeriksaan ini, yakni inventarisasi kendaraan yang terdaftar sebagai aset daerah, kelayakan operasional kendaraan, pemutakhiran data dengan emastikan status pajak dan dokumen kendaraan senantiasa diperbarui.

Kemudian Pengawasan terpadu yang terkait Pencegahan terhadap kehilangan dan penyalahgunaan aset, serta Perencanaan pemeliharaan dengan penyusunan jadwal servis berkala agar kendaraan tetap dalam performa optimal.

“Dengan pemeriksaan ini, organisasi bisa meningkatkan pengelolaan dan pengawasan kendaraan dinas secara lebih optimal,” ujar Darwis.

Dalam pemeriksaan kali ini, teridentifikasi tujuh unit roda dua yang sudah tidak layak pakai. Randis akan diusulkan perubahan statusnya dan selanjutnya diajukan untuk proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak penguatan pengelolaan aset daerah secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (*)

  • Bagikan