MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulbar menggelar rapat Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah (FKKPD), Sabtu 26 Juli 2025.
Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra, menghadiri rapat tersebut. Kehadirannya merupakan tindak lanjut dari pertemuan silaturahmi sebelumnya dengan Kepala Kanwil DJPb Sulbar dan Kepala KPPN Mamuju, sekaligus memperkuat komitmen koordinasi antarlembaga dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
FKKPD pada Juli 2025 ini turut dihadiri oleh Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, serta Sekretaris Bapperida Sulbar Darwis Damir, Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) BPKPD Sulbar Syaharuddin, dan jajaran Kanwil DJPb Sulbar.
Rapat ini membahas sejumlah isu strategis, antara lain perkembangan kinerja transfer dana pusat ke daerah di Sulawesi Barat, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pelaku UMKM, serta peran APBN dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan Sulbar Tahun 2025-2029 di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wagub Sulbar Suhardi Duka dan Salim S. Mengga.
Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra menyampaikan, forum FKKPD merupakan sarana penting dalam menjaga kesinambungan komunikasi antara pusat dan daerah, serta memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan, khususnya terkait penyaluran dana pusat yang harus berdampak nyata terhadap pembangunan daerah. Sinergi antarlembaga adalah kunci agar pelaksanaan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan terukur,” ujar Chandra.
Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menegaskan pentingnya forum FKKPD dalam mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran secara komprehensif.
“FKKPD membantu kami menjaga konektivitas antara arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan dukungan pembiayaan dari APBN. Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Kanwil DJPb sangat menentukan keberhasilan pencapaian target-target prioritas RPJMD 2025–2029,” terang Junda.
Rapat FKKPD ini merupakan agenda rutin bulanan yang bertujuan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan di Sulbar. (*)
