POLMAN, SULBAR EXPRESS – Skandal dugaan pengaturan pemenang proyek fisik dan non fisik di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mencuat ke publik. Skema pengaturan proyek ini disebut-sebut melibatkan inisial MK, yang diketahui sebagai bendahara Partai Golkar Polman.
Ketua Dewan Pendidikan Polman, Zubair, mengungkapkan bahwa praktik intervensi dalam penunjukan pelaksana proyek sudah terjadi secara terang-terangan. Ia menyebut sejumlah kepala sekolah (Kepsek) pernah mendapat tekanan agar menunjuk pihak tertentu untuk mengerjakan proyek rehabilitasi sekolah.
“Katanya, jika perintah itu tidak dijalankan, maka Kepsek harus siap-siap. Saya mengartikan kata ‘siap-siap’ ini pasti siap dimutasi atau dicopot dari jabatan,” ungkap Zubair, Kamis 31 Juli 2025.
Dia menegaskan bahwa proyek rehabilitasi sekolah seharusnya menggunakan sistem swakelola oleh pihak sekolah, bukan penunjukan langsung atau tender oleh pihak luar. Jika benar, maka kata dia, intimidasi tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Saya menduga intervensi dilakukan oleh orang-orang dekat bupati Polman, termasuk oknum bendahara Partai Golkar Polman dan anggota keluarga bupati.” beber Zubair.
Zubair menambahkan, dugaan intervensi juga terjadi di instansi lain, seperti pemenang proyek di RSUD Hj Andi Depu dan Dinas Kelautan dan Perikanan Polman.
“Bupati tidak bisa cuci tangan dalam hal ini, karena beliau adalah Ketua Golkar Polman. Orang yang diduga mengintervensi itu berada di lingkaran dekat beliau, nanti akan saya tunjukkan buktinya,” sambung Zubair.
Pihaknya mengkhawatirkan dampak buruk dari praktik semacam ini, tentunya terhadap kualitas proyek yang dilaksanakan. “Saya protes keras jika praktik ini terus dilakukan, karena jelas kualitas bangunan tidak akan pernah bagus jika pelaksana proyek ditentukan berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi,” tambahnya.
BUPATI MENAMPIK
Bupati Polman, Samsul Mahmud membantah tegas adanya indikasi pengaturan proyek yang melibatkan kader Partai Golkar, apalagi dirinya.
“Tidak adalah itu, kalau mau suatu proyek iya ke dinas masing masing, kita ini kalau di Polewali Mandar siapapun mau kehidupan sesuai mekanisme silahkan aja, kita tidak melarang. Kalau ada proyek di sekolah iya itu tergantung kepala sekolah,” papar Samsul, ditemui di Kantor DPRD Polman, Kamis 31 Juli.
Sebagai Ketua Partai Golkar Polman, ia juga menepis adanya keterlibatan kader partai dan orang dekatnya dalam mengatur proyek.
“Ada gak saya intervensi. Saya ini Ketua Golkar. Nama mu aja bisa dicatut orang, apalagi kita ini bupati di catut-catut,” imbuh Samsul.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari MK terkait dugaan yang dilayangkan oleh Ketua Dewan Pendidikan.
Desakan terhadap aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan skandal ini pun mulai bermunculan dari sejumlah elemen masyarakat. (ali/*)
