POLMAN, SULBAR EXPRESS — Bupati Polewali Mandar (Polman) Samsul Mahmud, mengeluarkan ultimatum kepada aparatur sipil negara (ASN) dan rekanan pemerintah yang memikiki temua berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan itu harus diselesaikan atau akan dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Diketahui, BPK Perwakilan Sulbar mencatat adanya temuan kerugian negara senilai miliaran rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 2024 di Polman. Temuan ini tersebar pada sejumlah OPD di lingkup Pemkab Polman.
“Tindak lanjut temuan BPK ini sudah berjalan sesuai prosesnya. Kita bahkan sudah bentuk tim khusus untuk tangani ini. Tapi kalau sudah kita beri waktu dan tidak juga diselesaikan, maka akan kita serahkan ke APH,” tegas Samsul Mahmud saat ditemui di kantornya, Selasa 5 Agustus 2025.
Samsul mengaku, sudah berulang kali mengingatkan pihak-pihak terkait untuk segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Ia menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi pihak yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan persoalan keuangan negara.
“Soal temuan BPK ini, kita sudah peringati. Kalau tidak diselesaikan juga, ya kita serahkan ke APH,” ujarnya.
Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemkab Polman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Samsul menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap penyalahgunaan keuangan negara. (ali)
