SULBAR EXPRESS – Menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, Polri dan Perum Bulog bersinergi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak.
Hal ini ditegaskan dalam rapat persiapan yang dipimpin Irwasum Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, dengan menghadirkan Dirut Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani serta jajaran Polda/Polres secara daring.
Dikatakan Dedi, langkah ini sebagai respons atas temuan harga beras di berbagai daerah yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dedi mengingatkan pentingnya aksi nyata. Terlebih, dari target 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, realisasi baru 8.000 ton. “Fungsi Binmas sebagai leading sector wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran,” kata Dedi, Kamis 7 Agustus 2025.
Gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah dan terpenting pengawasan dilakukan dengan ketat agar tidak terjadi penyelewengan.
Sementara Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan menyambut kolaborasi strategis ini. “Dukungan Polri meningkatkan kapasitas distribusi kami. Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton dan fasilitas tunda bayar 7 hari untuk Koperasi Polri (Primkoppol) sebagai mitra penyalur,” katanya.
Penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua skema, yakni langsung satuan wilayah ke Bulog atau via Koperasi Merah putih, Primkoppol atau Koperasi lainnya dengan batas beli per konsumen maksimal 10 kg (kecuali daerah 3T, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg).
Seluruh proses wajib patuhi HET zonasi dan dilarang dijual kembali. Digitalisasi distribusi dijamin melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam 8 tahap, dengan harga jual wajib di bawah HET dan input data pembeli.
Pengawasan ketat melibatkan Bhabinkamtibmas Polsek untuk sosialisasi dan pemantauan lapangan, serta Tim Pemantau Gabungan (Bulog, Polri, Pemda, Bapanas) yang mengevaluasi harian via aplikasi. (Int/*)
