Akmal Minta Kades Hingga OPD Satu Frekuensi

  • Bagikan
Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Data Desa Presisi di Ballroom Hotel Maleo, Mamuju, Selasa 31 Mei 2022. -- foto: idrus ipenk --

MAMUJU, SULBAREXPRESS – Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta seluruh pihak untuk bersiap memulai Data Desa Presisi.

Itu disampikan Akmal dihadapan seluruh forkopimda, bupati, pimpinan OPD, camat, lurah dan kepala desa (kades) saat menggelar sosialisasi Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Data Desa Presisi di Hotel Maleo, Mamuju, Senin 31 Mei 2022.

“Saya sengaja mengundang semua, khusunya kepala desa untuk menyatukan persepsi, cara pandang, terkait data desa presisi. Kita mau satukan frekuensi,” kata Akmal.

Ia mengaku sengaja melibatkan langsung konsultan dan tim dari Insitut Pertanian Bogor (IPB) untuk terlibat sekaligus memberikan gambaran terkait kondisi Sulbar.

“Kita mulai dengan data. Sampai sekarang instansi masih punya data berbeda. Kita ingin bagaimana menyusun kebijakan tepat sasaran. Harus dilakukan dengan skala prioritas, dengan data salah satunya,” ucapnya.

Selain itu, menurutnya, pihaknya juga telah menyatukan persepsi dengan seluruh pihak, baik Kepolisian, BPS dan instansi lain, termasuk DPRD. “Kita sudah mulai untuk menyamakan persepsi baik provinsi, Kepolisian dan BPS. Intinya melengkapi data yang sudah ada termasuk di desa,” jelasnya.

Dengan begitu, menurutnya, Pemprov Sulbar bisa membuat akses bagi orang luar yang ingin masuk. “Harusnya setiap OPD punya satu kegiatan-kegiatan yang mengundang semua orang dari luar. Contoh lingkungan hidup, kita buat kegiatan dengan melibatkan semua daerah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, data merupakan sebagai upaya keterbaruan bagi Sulbar kedepan. Dalam waktu dekat seluruh proses akan dimulai, sehingga data tersebut bisa segera digunakan.

“Tergantung dari kecepatan kita bekerja. Semua pihak akan membantu. Target kita enam bulan. Tetapi kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak,” ujarya.

Soal pembiayaan nantinya, ia mengaku dalam proses rekonstruksi anggaran. “Kita akan coba sinkrongkan bersama, bukan hanya dana provinsi tapi juga dana kabupaten dan desa, dan kita bisa cari dari CSR,” tandansya. (idr/ham)

  • Bagikan