MAMUJU, SULBAREXPRESS – Rencana Pemprov Sulbar membangun pintu gerbang di perbatasan Sulbar-Sulsel dan Sulbar-Sulteng, mendapat kritik dari berbagai pihak. Salah satunya dari eksponen pejuang pembentukan provinsi ini.
Mantan Sekretaris Komite Aksi Pembentukan Provinsi (KAPP) Sulbar Naharuddin menyampaikan, pernyataan ini sengaja ia sampaikan sebagai sebagi respon atas adanya rencana Pemprov Sulbar bangun pintu gerbang di Paku (batas Sulbar-Sulsel) dan di Suremana (batas Sulbar-Sulteng).
“Sejak terbentuknya Provinsi Sulbar tanggal 22 September 2004 hingga saat ini diusianya 18 tahun, belum pernah kami pikirkan, apalagi mengusulkan kepada pemprov untuk bangun pintu gerbang provinsi di Paku dan di Suremana. Pembangunan Pintu Gerbang Sulbar tidak penting dan tidak mendesak,” ucap Naharuddin, Selasa 5 Juli 2022.
Ia menegaskan, pintu gerbang tidak bisa mensejahterakan rakyat, dan naif rasanya jika pintu gerbang berdiri dengan megahnya di tengah pemukiman kumuh dan penduduk miskin. Pembangunan ini mestinya diarahkan untuk pembangunan kesejahteraan manusia, ekonomi, dan lingkungannya, bukan pintu gerbang.
“Saya pikir ini keliru dan tidak sejalan dengan cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi Sulbar,” tegas Naharuddin.
Ia menyampaikan jika masih terlalu banyak hal yang lebih penting dan lebih mendesak yang mesti segera dilakukan di Sulbar sesuai kewenangan provinsi di masa transisi ini sebagaimana Pergub No. 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulbar Tahun 2023-2026.
Hal mendesak yang dimaksud Naharuddin, antata lain, penurunan angka stunting, angka pengangguran dan penciptaan lapangan kerja baru terutama di daerah daerah marginal, mengakselerasi tumbuh kembangnya pelaku UMKM, dan masih banyak lagi yang lain perlu segera diatasi oleh seluruh stake holders Sulbar.
“Kami berharap Pemprov Sulbar menghentikan sayembara dan pikiran membangun monumen megah tapal batas di daerah yang tingkat kemiskinan 11,60 persen dan IPM-nya masih sangat rendah. Lebih baik fokus pada isu-isu yang lebih strategis yang terdapat di Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026,” ujar Naharuddin mengingatkan. (ham)
