Penduduk Miskin Sulbar Meningkat

  • Bagikan
Kepala Statistika Ahli Madya BPS Sulbar, Mukrabin merilis hasil survei BPS per September 2022 di aula kantor BPS Sulbar, Senin 16 Januari 2023.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Penduduk miskin Sulbar per September 2022 tercatat 11,92 persen. Meningkat 0,17 persen dibanding tahun sebelumnya.

Itu disampaikan Kepala Statistika Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar Mukrabin, di Mamuju, kemarin.

Kemiskinan menurutnya sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan makan dan bukan makanan.

“Setiap daerah itu memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda. Hasil Susenas 2022 lalu diperoleh persentase kemiskinan di Sulbar menjadi 12,92 persen atau jika dibandingkan kondisi Maret 2022 terjadi kenaikan 0,17 persen,” ucap Mukrabin, Senin 16 Januari 2023.

Demikian pula jika dibandingkan September 2021 terhadap September 2022, angka kemiskinan di provinsi ke-33 meningkatkan 0,07 persen. Dalam mengukur angka kemiskinan di Sulbar, pihaknya menggunakan konsep kebutuhan dasar.

Dijelaskan, jumlah penduduk miskin di Sulbar pada September 2022 sebanyak 169,26 ribu jiwa. Ada peningkatan 3,54 ribu jiwa dibandingkan Maret 2022 dan mengalami peningkatan sebesar 3,27 ribu jiwa jika dibandingkan September 2021.

“Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2022 sebesar 9,76 persen terjadi penurunan menjadi 9,33 persen pada September 2022. Di daerah perdesaan mengalami peningkatan dari sebesar 12,26 persen pada Maret 2022 menjadi 12,58 persen pada September 2022,” terang Mukrabin.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan di wilayah Sulbar masih lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Ia menjelaskan, beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya penduduk miskin di Sulbar pada September 2022 disebabkan karena, terjadi penurunan pada sektor produksi padi Sulbar sebesar 51,60 persen dibandingkan periode Maret 2022 yang sebesar 39,71 ribu ton.

“Demikian juga jika dilihat produksi padi selama triwulan III 2022 sebesar 85,42 ribu ton, ada penurunan 19,14 persen jika dibandingkan triwulan I 2022,” beber Mukrabin.

Kemudian, Nilai Tukar Petani (NTP) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan petani pada September 2022 sebesar 114,04, turun 12,23 persen dibanding Maret 2022 (129,93 persen).

Dia melanjutkan, angka kemiskinan juga disumbang kenaikan harga eceran beberapa komoditas pokok, seperti telur ayam ras, minyak goreng, ikan cakalang, ikan layang, gula pasir, beras, dan susu kental manis.

“Termasuk karena adanya kenaikan BBM, seperti pertalite, solar bersubsidi hingga pertamax,” tegas Mukrabin.

Secara umum, tambah dia, angka kemiskinan di Pulau Sulawesi pada September 2022 rata-rata mengalami kenaikan.

“Kecuali Sulawesi Tengah yang turun sebesar 0,03 dari 12,33 persen menjadi 12,30 persen di September 2022,” ujarnya.

Mukrabin menyebut, tingkat kemiskinan Sulawesi Barat masih berada pada posisi ketiga setelah Gorontalo dan Sulawesi Tengah.

BPS mendorong pihak terkait untuk lebih progesif menjalankan upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh di Sulbar.

“Strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya menekankan pada pengurangan penduduk miskin, akan tetapi juga bagaimana memperkecil kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi di suatu wilayah,” jelasnya.

Sementara menurut Statistisi Ahli Muda BPS Sulbar, Sri Mulyani, faktor yang paling mempengaruhi meningkatnya angka penduduk miskin di perdesaan itu karena produksi pertanian mengalami penurunan.

Di sisi lain, menurut dia, berbagai upaya pemerintah pusat dinilai telah berhasil menekan laju pertumbuhan angka penduduk miskin di Sulbar.

“Seperti program BLT yang sudah disalurkan, begitu juga dengan pemberian bantuan melalui program PKH. Ini langkah untuk mengurangi dampak seperti kebijakan BBM yang bisa menyebabkan kemiskinan,” tandas Sri. (idr/chm)

Berikut Persentase Penduduk Miskin Sulawesi (periode triwulan III 2022)

Gorontalo 15,51 persen
Sulawesi Tengah 12,30 persen
Sulawesi Barat 11,92 persen
Sulawesi Tenggara 11,27 persen
Sulawesi Selatan 8,66 persen
Sulawesi Utara 7,34 persen

sumber: BPS

  • Bagikan