MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Puluhan warga dari Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), mendatangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar, Kamis 2 Februari 2023. Mereka meminta kejelasan soal dana bencana pengerukan sungai di Kecamatan Matakali.
Masyarakat mendesak agar tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan baik dengan melakukan pengerukan atau normalisasi sungai, sehingga bencana banjir di Matakali tidak terulang lagi.
Pertemuan itu dilakukan bersama Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Muhammad Hatta Kainang dan Anggota Komisi III DPRD Polman Fariruddin Wahid.
Fariruddin Wahid mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa pertemuan yanh susah dilakukan terkait bencana banjir yang sering melanda Matakali.
“Sedimen Sungai Matakali yang ada sudah sangat meresahkan masyarakat Kecamatan Matakali. Ini sejak 20 tahun lalu, dan saat ini sangat dibutuhkan dilakukan pengerukan,” ucap Fariruddin, sat berdialog bersama Kepala BPBD Sulbar Amir Maricar, dikantor BPBD Kamis 2 Februari 2023.
Ia menjelaskan, kondisi di Sungai Matakali sudah sangat memprihatinkan, ketika hujan melanda dengan intensitas satu atau dua jamz dipastikan akan banjir.
Menurutnya, kondisi itu telah diusulkan masyarakat, namun hingga kini persoalan pengerukan sungai tak kunjung terealisasi.
Pihaknya pun berharap, agar pemerintah memberikan perhatian serius. Ia berjanji, segala persyaratan yang dibutuhkan agar dilakukan pengerukan akan dilakukan.
“Segala persyaratan untuk mendapatkan perhatian, kami akan bersama memenuhi persyaratan agar apa yang diharapkan dapat terealisasi,” ungkapnya.
Hal itu juga diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Polman Suardi. Ia meminta pemerintah daerah proaktif dalam menangani permasalahan banjir. Menurutnya secara geografis, Matakali merupakan daerah yang rawan bencana alam.
“Ini harus menjadi perhatian pemerintah jangan sampai ini terus berlarut larut,” bebernya.
Senada dengan itu salah satu tokoh masyarakat Matakali, Zainal mengatakan, dari beberapa pengajuan proposal yang telah dilakukan hingga kini belum juga terealisasi.
Menurutnya, ketika banjir melanda Kecamatan Matakali akan berdampak pada ribuan hektar sawah dan empang menjadi gagal produksi.
“Kami sudah 20 tahun menderita, 2.100 hektar sawah di satu kecamatan terdampak ketika banjir,” jelasnya.
Ia mengaku, sejak 2021, persyaratan terkait hal masalah banjir di Matakali juga telah disampaikan melalui depti bidang rehab rekonstruksi BNPB, namun hingga kini juga belum terlaksana.
“Kami sudah capek dijanji, kalau ini tidak terealisasi kami maka kami aliansi petani turun kejalan, bahkan akan golput dan tidak akan membayar pajak jika tuntutan itu tidak terealisasi,” tegasnya.
Kepala BPBD Sulbar Amir Maricar mengatakan, terkait usulan yang telah dilakukan masyarakat Matakali itu tidak ia temukan di BPBD Sulbar.
“Saya yakin ini tidak tercatat di BPBD provinsi sehingga susah untuk menelusuri. Bahkan BNPB RI sampai sekarang tidak pernah tersampaikan ke kami untuk menyelesaikan masalah di sungai Matakali,” ujarnya.
Namun ia berjanji usulan masyarakat akan disampaikan untuk diusulkan kembali, sehingga apa yang menjadi kekhwatiran masyarakat bisa terselesaikan.
“Kami minta untuk dimasukkan saja kita akan coba menggunakan dana DSP, itu juga kami akan ikutkan di pengusulan berikutnya,” ungkap Amri.
Wakil ketua komisi IV DPRD Sulbar Muhammad Hatta Kainang pun berharap apa yang menjadi tuntutan masyarakat dapat segera di atasi.
Pihaknya pun berharap akan mengawal persoalan tersebut agar bisa segera terselesaikan.
“Apalagi masalah banjir ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Kita berharap usulan masyarakat dapat disupport. Terus kalau ada jalan terbuka slotnya bisa segera di masukkan,” tandasnya. (idr)
