Inflasi Terkendali

  • Bagikan

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – BPS Sulbar, kemarin, merilis data inflasi Sulbar periode April 2023. Secara tahunan terjadi inflasi 2,96 persen. Terbilang masih terkendali.

Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri menjelaskan setelah beberapa bulan mengalami inflasi, April 2023 dari bulan ke bulan, Mamuju mengalami deflasi sebesar 0,18 persen.

“Deflasi sebesar 0,18 persen merupakan deflasi pertama 2023 setelah bulan sebelumnya Mamuju alami Inflasi. Deflasi dipicu oleh kelompok pengeluaran yaitu makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,36 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,02 persen,” urai Tina, di Kantor BPS Sulbar, Selasa 2 April 2023.

Semenetara kelompok pengeluaran lainya mengalami Inflasi meski dengan andil yang cukup kecil,diantaranya pakaian dan alas kaki 0,1 persen, transportasi 0,5 persen dan lainnya sebesar 0,01 persen.

Berdasarkan komoditas, kata dia, terdapat tiga komoditas yang memberikan andil deflasi bulanan April yang mengalami penurunan yaitu.

“Tiga komoditas utama yang mengalami penurunan harga yaitu ikan cakalang -0,15 persen, cabai merah -0,07 persen, dan Ikan Layan 0,06 Persen,” ujarnya.

Sementara untuk tiga komoditas yang memberikan andil inflasi bulanan yaitu Rokok kretek 0,05 persen, angkutan antar kota 0,04 persen, dan baju muslim anak 0,03 persen.

Namun untuk tahunan, dari April 2023 terhadap April 2022, Mamuju mengalami inflasi sebesar 2,96 persen.

“Angka ini diperoleh dengan melihat perbandingan harga-harga tahun lalu. Inflasi didorong karena adanya kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi yang menjadi penyumbang terbesar dengan andil 1,63 persen,” beber Tina.

Kenaikan terjadi mampu diredam oleh kelompok pengeluaran makanan dan minuman dengan deflasi -0,59 persen dan Informasi jasa keuangan dengan 1,45 persen.

“Jika dilihat dari kondisi inflasi di 13 kota di pulau Sulawesi seluruhnya mengalami inflasi. Luwu menjadi kota dengan tingkat inflasi tertinggi sebesar 5,63 persen sedangkan inflasi terendah terjadi di Mamuju 2,69 persen,” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Khaerudin Anas menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya untuk melakukan pengendalian terkait kondisi inflasi yang ada.

termasuk melakukan monitoring harga ikan dan ketersediaan ikan yang menjadi penyumbang inflasi.

“Kami bersama BPS, membangun kerja untuk saling tukar data, apa yang menjadi catatan BPS itu kita jadikan bahan untuk melakukan intervensi program di lapangan,”tandasnya. (idr/chm)

  • Bagikan