POLMAN, SULBAR EXPRESS – Puluhan massa menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Polman, Senin 13 November 2023. Mereka memprotes kinerja legislator di Kabupaten Polman, Sulbar yang dinilai lalai mengawasi penggunaan APBD.
Puluhan massa aksi membawa enam spanduk berwarna putih. Dua spanduk bertuliskan rincian anggaran Laporan Keterangan Pertanggunganjawaban (LKPj) Bupati Polman dalam tiga tahun terakhir. Kemudian empat spanduk bernada kecewa terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Empat spanduk yang menyoroti kinerja KPK bertuliskan “Kabupaten Polman Diduga jadi Brankas Uangnya KPK”. Kemudian juga yang bertuliskan “KPK Diduga Kekenyangan Terima Suap dari Koruptor”. Serta spanduk bertuliskan “KPK Diduga Jadikan Kasus Gratifikasi Legislator Polman sebagai ATM Berjalan”.
Enam spanduk tersebut dibentangkan di jalan poros trans Sulawesi oleh puluhan massa aksi. Sehingga hal itu mencuri perhatian pengendara yang melintas, kemacetan pun berlangsung beberapa menit.
Koordinator aksi, Muhammad Irfan mengungkapkan, terjadi kejanggalan penggunaan anggaran di LKPj Bupati Polman dalam tiga tahun terakhir. Kata dia, berdasarkan data LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) biaya perjalanan dinas Pemkab Polman sebesar Rp 38,5 miliar di tahun 2020, sedangkan di laporan APBD Polman hanya Rp 13 miliar lebih. Sehingga terjadi selisih Rp 24 miliar.
“Begitupun anggaran fantastis belanja Alat Tulis Kantor dan cetak Pemkab Polman tidak masuk akal Rp 3,1 miliar di tahun 2020, lalu melonjak Rp 9,2 miliar di tahun 2021, dan Rp 8,7 miliar di tahun 2022. Saya haramkan uang pajak saya kalian korupsi, saya akan tuntut sampai akhirat,” kesalnya.
Selain itu, Irfan menyoroti dana tunjangan sertifikasi guru di Polman tahun 2021. Sebab dana tersebut dimasukkan ke kas daerah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Padahal, berdasarkan aturan, dana sertifikasi guru paling lama dua minggu disimpan lalu diberikan kepada yang bersangkutan.
“Diduga dana sertifikasi guru dimanipulasi, karena dana itu harus diberikan berdasarkan SK, tidak bisa dijadikan Silpa,” ungkapnya.
Irfan juga menyayangkan kebijakan Pemkab Polman kembali melakukan penyertaan modal ke PDAM sebanyak Rp 17 miliar tahun lalu, sementara laba keuntungan PDAM hanya Rp 400 juta pertahun.
“PDAM Polman sampai bayar gaji karyawannya sebanyak Rp 3,8 miliar, berapa sih jumlah pegawainya, justru disana saya kira banyak tenaga honor,” terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Negara (LKPA) Zubair menyoroti besaran biaya perjalanan dinas Bupati Polman sebesar Rp 2 miliar di tahun 2020. Sebab di kala itu terjadi wabah korona, sehingga pemerintah membatasi warganya bepergian ke luar kota.
“Saya siap adu data. Usai demo di sini, saya akan ke Polres laporkan kecurangan kalian,” tegasnya dalam orasinya.
Zubair menduga LKPj penggunaan anggaran dan belanja daerah Polman dipalsukan. Sebab ia telah menganalisa antara LKPj Bupati yang diserahkan ke DPRD Polman dengan LHP BPK terjadi selisih angka.
“Belanja alat perabot listrik dan bahan lainnya di Polman Rp 3,1 miliar tahun 2020, Rp 4 miliar tahun 2021, lalu naik drastis Rp 11 miliar di tahun 2022, ” katanya.
Zubair menyampaikan, dugaan pemalsuan dokumen yang menyebabkan kerugian negara akan ia laporkan ke Polres Polman, kemudian melaporkan ke kantor pengadilan negeri untuk pelanggaran administrasinya.
“Pidananya kita lapor ke Polres. Soal kesalahan administrasi kita lapor ke pengadilan, dokumen yang kita lapor adalah LKPj Bupati ke DPRD dan LKPj Bupati ke BPK, karena dua dokumen ini berbeda, LKPj Bupati tahun 2022 ada sewa biaya gedung sampai Rp 11 miliar,” pungkasnya.
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Wakil Ketua DPRD Polman Hamzah Syamsuddin memilih irit bicara, ia menyerahkan urusan ini langsung ke Ketua DPRD. “Lebih baik langsung ke pak ketua dek,” singkatnya.
Ketua DPRD Polman Jufri Mahmud sedang tidak berada di kantornya saat unjuk rasa berlangsung, bahkan tak satupun perwakilan legislator Polman menemui massa aksi saat massa sudah merambat masuk ke halaman parkir gedung DPRD Polman.
Lantaran tak satupun anggota dewan Polman menemui mereka, massa aksi pun bergerak ke kantor Polres Polman untuk melaporkan temuan kasus dugaan korupsi itu.
Sementara, Kepala Bagian Keuangan Pemkab Polman Mukim Tohir enggan berkomentar sebelum pendemo tersebut memperlihatkan data, kemudian sumber data yang dijadikan referensi. “Saya tidak mau komentari, perlihatkan dulu datanya ke saya,” ungkapnya. (ali)
