Hampir 300 Daerah Ajukan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

  • Bagikan
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

SULBAR EXPRESS – Pemerintah mencatat 53 titik pembangunan sekolah rakyat telah dilakukan pematangan. Hampir 300 kabupaten, kota, dan provinsi mengusulkan untuk bisa menyelenggarakan sekolah rakyat.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei. Setelah dinyatakan layak, akan dilaporkan kepada Presiden tentang kemungkinan penambahan dari 53 yang sudah siap itu.

“Mungkin 70 atau mungkin juga 80 dan mungkin juga bisa 100 tergantung nanti dalam 2 minggu ke depan ini,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

Hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, mulai dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas sekolah rakyat. Saifullah mengaku akan melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan pembangunan sekolah rakyat.

Sementara itu, Sri Mulyani akan melaporkan tentang perkembangan sekolah rakyat serta perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat. “Ini mengenai sekolah rakyat, tetapi nanti juga lapor perjalanan saya ke Amerika,” sebutnya kepada awak media.

Terkait dengan pembiayaan sekolah rakyat, Sri Mulyani menyebutkan sebagian akan diambil dari APBN. Namun, Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah rakyat tersebut. “Pasti sebagian dari APBN. Kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, bagus juga,” ungkap dia.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Menargetkan sekurangnya 53 lokasi Sekolah Rakyat bisa selesai Juni 2025 sehingga dapat mulai digunakan tahun ajaran 2025/2026.

Puluhan lokasi Sekolah Rakyat berdiri di bangunan yang telah ada, yakni menggunakan bangunan aset-aset Kemensos, aset pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Selain 53 Sekolah Rakyat yang menggunakan bangunan yang sudah ada, sisanya sebanyak 147 Sekolah Rakyat akan dibangun bangunan baru.

Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan mengacu kepada data sebaran kantong kemiskinan. Diprioritaskan pada area berpenduduk besar dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi. (ant/*)

  • Bagikan

Exit mobile version