MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar prioritaskan penuntasan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sulbar tahun 2025-2029.
Jumat kemarin, dewan Sulbar menyetujui jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dokumen tersebut melalui Paripurna di gedung DPRD Sulbar.
Persetujuan dari fraksi-fraksi DPRD itu setelah mendengar jawaban Gubernur yang disampaikan oleh Plh Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, mewakili Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dalam rapat paripurna DPRD Sulbar, Jumat, 23 Mei 2025.
“Alhamdulillah kolaborasi dan sinergi sangat terasa hari ini terhadap apa yang menjadi darf Ranperda RPJMD. Teman-teman DPRD banyak memberikan saran sehingga target-target dari dari misi Pemprov yang diberi nama Panca Daya itu juga bisa dicapai melalui draf RPJMD ini,” ujarnya.
Herdin meyakini sinergi dan kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif akan menjadikan daerah ini lebih kuat serta visi Maju dan Sejahtera yang menjadi tagline Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S Mengga tidak hanya menjadi ucapan belaka tetapi menjadi kenyataan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Munandar Wijaya yang memimpin rapat paripurna itu menuturkan, sebelum mendengar jawaban Gubernur atas pandangan fraksi, DPRD Sulbar telah melaksanakan tiga agenda Paripurna untuk RPJMD ini. Mulai dari penyerahan, penjelasan Gubernur hingga pandangan umum fraksi-fraksi.
“Kemudian hasil dari jawaban Gubernur telah disetujui oleh teman-teman fraksi. Tentu ini akan segera kita lakukan pembahasan dan ini membutuhkan penyesuaian APBD karena anggaran nya tidak ada,” ucap Munandar usai memimpin rapat paripurna tersebut.
Munandar menyampaikan, anggaran pembahasan RPJMD tidak ada dalam APBD pokok. Sehingga dengan begitu, APBD Perubahan segera didorong di bulan Juni mendatang agar anggota dewan, fraksi-fraksi dan komisi bisa bergerak menyelesaikan pembahasan RPJMD ini.
“Memang harus ada penyesuaian APBD karena anggaran (Pembahasan RPJMD) tidak ada. Kita menunggu APBD perubahan ini bisa tertuang anggaran atau kebijakan khusus yang bisa diterapkan oleh Gubernur supaya teman-teman (DPRD) bisa bergerak untuk menuntaskan pembahasan RPJMD,” pungkasnya. (*)
