POLEWALI, SULBAREXPRESS.CO.ID – Menyambut kehadiran pihak KPK RI, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar mengelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polman, Selasa 5 April 2022.
Mereka membawa spanduk putih bertuliskan sejumlah tuntutan. Diantaranya mengusut kasus dugaan korupsi dana Covid Polman yang dinilai menghawatirkan.
Korlap aksi, Sofyan menjelaskan HMI turun ke jalan untuk mendukung KPK mengusut dugaan sejumlah kasus korupsi di Polman.
“2021 kemarin, anggaran covid Polman tidak jelas, ada yang mengatakan Rp 19 miliar dan ada Rp 22 miliar, kita minta transparansi penggunaan dananya, ” kata Sofyan, saat ditemui.
Saat unjuk rasa berlangsung, rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tiba di kawasan kantor bupati Polman untuk Rapat Koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi dan evaluasi kinerja bersama Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan seluruh bupati se-Sulbar.
Rakor di ruang pola Kantor Bupati Polman tersebut, dihadiri beberapa kepala OPD dari Pemprov Sulbar maupun Pemkab Polman. Sementara dari KPK dipimpin Wakil Ketuanya Lili Pintauli Siregar.
Menanggapi tuntutan HMI Polman, Direktorat Koordinator Khusus (Korsus) Wilayah IV KPK RI, Harun Hidayat enggan berkomentar terlalu jauh mengenai materi aksi unjuk rasa HMI tersebut.
Menurut dia, kedatangan KPK ke Sulawesi Barat kali ini bertujuan mendorong upaya perbaikan tata kelola pemerintah daerah dengan berbasiskan pada hasil pengukuran Monitoring Centre of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021.
“Tentang dugaan kasus korupsi itu kami tidak tahu, karena itu melekat pada divisi penindakan KPK, sedangkan kami di bagian pencegahan,” terangnya, saat ditemui di Masjid Bir Ali Kantor Bupati Polman.
Harun menambahkan penilaian MCP Pemprov Sulbar sudah lumayan, tapi masih l terendah secara nasional.
“Seluruh provinsi kami akan datangi, untuk sosialisasi pencegahan korupsi dan evaluasi MCP mereka dari 2020 ke 2021, ” pungkasnya. (ali/chm)
