MAMUJU, SULBAREXPRESS – Sulbar berbeda dengan provinsi lain. Dibutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di provinsi ke 33 ini.
Begitu disampaikan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kamis 2 Juni 2022. Kegiatan ini, merupakan kerjasama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri dengan Balitbangda Sulbar.
Dalam kegiatan yang digelar di Gedung PPK Sulbar ini, Akmal menjelaskan, selama ini pemerintah pusat menerapkan kebijakan simetris ke Sulbar. Dengan kata lain , Sulbar digeneralisasi atau diperlakukan sama dengan provinsi-provinsi lainnya. Sementara Sulbar belum siap untuk itu. “Kami berharap agar memandang Sulbar tidak sama dengan daerah lain,” ujar Akmal.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Eko Prasetyanto pun menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan guna mempererat hubungan kerjasama antara pusat dan daerah, instansi vertikal serta swasta. Dengan pola itu, kedepan dapat merealisasikan berbagai strategi kebijakan serta meningkatkan kinerja pemda dan pelayanan publik secara optimal.
“Kita harus bekerja sama dengan peran akademisi, ataupun dengan pihak ketiga bahkan dengan media dan masyarakat luas. Ini tantangan yang perlu kita lakukan,” ungkapnya. (hms/ham)
