MAMUJU, SULBAREXPRESS – Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik telah menyampaikan akan melakukan perampingan terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemprov Sulbar.
Terkait hal tersebut, saat dicegat wartawan di Grand Hotel Maleo Mamuju, Sekprov Sulbar Muhammad Idris DP menyampaikan, perampingan OPD ini semangatnya adalah reformasi birokrasi.
Ia menegaskan, kalau mau memperbaiki birokrasi berkinerja baik, itu dimulai dari institusinya dulu. “Nah, apa yang terjadi Sulbar itu adalah oversize, kelebihan atau terlalu besar kelembagaannya,” kata Idris, Senin 20 Juni 2022.
“Akibatnya tidak efisien, akibatnya SDM kita itu jadi tidak forkus, akibatnya sulit membangun kompetensi aparatur. Itu sebabnya respon terakhir yang muncul di publik mengenai merampingkan kelembagaan itu menjadi sangat penting,” sebutnya lagi.
OPD mana saja yang akan kena perampingan? Kata Idris, aturannya sudah jelas, dapat dilakukan penyatuan kelembaraan yang memiliki rumpun yang sama. Misalnya rumpun pertanian, itu ada tiga yang bisa disatukan. Demikian juga dengan dispora dan pariwisata yang memiliki rumpun yang sama. Terus Litbang dengan Bappeda.
“Kalau mau lebih ekstrim lagi itu kelembagaan yang menangani urusan SDM aparatur, antara badan diklat dengan badan kepegawaian,” ucapnya.
“Kalau untuk pemisahaan pengelolaan keuangan dan pendapatan, itu belum dibahas. Karena sesuai aturan, skorignnya belum dapat untuk berdiri sendiri-sendiri,” ungkap Idris.
Tapi, lanjutnya, semua itu menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan dengan berbagai pihak, termasuk dengan DPRD Sulbar. “Ini harus dimatangkan. Begitu kita katakan ini akan digabung, maka semua akan berubah. Sekarang ini kita sempurnakan dulu kajian akademiknya,” imbuh Idris..
Perampingan OPD ini tentu akan ada konsekuensi bagi pimpinan OPD-nya. Begitu ada perampingan tentu akan ada yang tidak mendapat tugas lagi sebagai kepala dinas.
“Nanti akan dilihat kapasitasnya. Kami juga akan melihat siapa yang akan memasuki masa pensiun. Tapi poinnya adalah kelembagaannya dulu,” kata Idris menambahkan.
“Saya sudah kantongi namanya kepala-kepala OPD mana yang berkinerja, mana yang tidak, mana yang sekedar hura-hura, mana yang betul-betul menangani permasalahan secara substansial,” sebut Idris lagi.
Siapa yang akan nonjob, bisa disebut? “Ndak boleh dong, ini rahasia dapur. Itu nanti tergantung pak Pj Gubernur,” jawab Idris. (idr/ham)
