MAJENE, SULBAR EXPRESS – Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah isu yang dihadapi semua negara, termasuk Indonesia yang masih memiliki angka kasus tinggi.
Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional (Komnas) anti kekerasan terhadap perempuan mencatat sebanyak 333.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada 2021.
Selain itu, Komnas Perempuan mencatat hanya sedikit informasi yang tersedia atau sekitar 1546 dari total kasus yang tercatat dari lembaga Layanan dan Komnas Perempuan, sementara 854 kasus tidak ada informasi penyelesaian.
Hal ini, disampaikan Wakil Bupati Majene Arismunandar Kalma sebelum membuka Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Majene di Aula Wisma Yumari Tulu, Jumat 11 November.
Arismunandar menjelaskan, untuk Kabupaten Majene pada 2021, tercatat sebanyak 20 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan. “Ini tentunya menjadi perhatian bersama, dimana kasus yang terjadi bisa lebih tinggi dari pada yang terlaporkan,” ujarnya.
Dengan angka kasus lanjutnya, masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah yang menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah. “Untuk itu, upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk dalam prioritas pemerintah yang tertuang pada indikator kinerja program perlindungan perempuan dan program perlindungan anak dalam RPJMD 2021-2026,” sebutnya.
Ia berharap, melalui kegiatan pelatihan beserta tindaklanjutnya mampu menjadi anak tangga bagi suksesnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif.
“Saya mengapresiasi atas terselenggaranya pelatihan ini, mengingat angka kekerasan di Majene masih tinggi yang tentunya diperlukan upaya lebih agar dapat melakukan penanganan kasus yang lebih komprehensif,” harapnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas PP-PA Majene Hj. Riadiah Zakaria mengharapkan seluruh komponen terkait mampu mensinergikan kegiatan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Majene.
“Juga kita harapkan perangkat daerah, instansi, lembaga maupun organisasi kemasyarakatan hendaknya mampu mengkoordinasikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah kita ini,” harapnya.
Riadiah mengatakan, sudah seharusnya memperkuat pemberian layanan yang komprehensif kepada perempuan dan anak korban kekerasan di Majene dari Unit-unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
“Saya berharap, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara komprehensif, juga pencegahan terjadinya kasus, yang hendaknya dilakukan secara sinergis dan sistematis dari pemerintah, lembaga serta organisasi, kemasyarakatan,” urainya.
Ia menekankan, keamanan dan keselamatan kaum perempuan dan anak merupakan tanggungjawab bersama dengan upaya untuk terwujudnya pembangunan. “Saya mengajak seluruh elemen pemerintah, lembaga, swasta hingga organisasi kemasyarakatan untuk saling bersinergi dalam menciptakan iklim kehidupan yang kondusif seluruh elemen masyarakat di Majene,” harapnya.
Dalam pelatihan, menghadirkan peserta dari Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di UPTD, Dinas dan Perwakilan kecamatan. (hfd)
