MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Realisasi anggaran 2023 diharap efektif. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelola di daerah harus fokus memaksimalkan serapan anggaran.
Begitu disampaikan Kepala Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulbar M Syaebani pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer ke daerah tahun 2023, di Graha Sandeq Mamuju, Kamis 15 Desember 2022.
“Secara keseluruhan perekonomian Sulbar mengalami tren positif yang cukup baik. Meskipun di tengah tantangan pada 2021, seperti pandemi dan gempa, namun itu bisa dilewati,” kata dia, saat memberikan sambutan.
Menurutnya, 2023 menjadi tahun pertama setelah pandemi. Pemerintah daerah se Sulbar diminta untuk memaksimalkan anggaran.
“Perekonomian Sulawesi Barat yang positif pada triwulan III 2022, masih di bawah pertumbuhan nasional yang pada triwulan III 2022,” imbuh Syaebani.
Menjadi pekerjaan rumah bersama untuk lebih memacu perekonomian daerah.
Disamping itu, ia membeberkan bahwa indikator kesejahteraan Sulbar masih banyak yang perlu mendapat perhatian serius.
Seperti, tingginya angka kemiskinan serta tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih dibawah nasional.
Problem lain yang tak kalah penting adalah penanganan Stunting atau masalah pertumbuhan anak karena persoalan gizi. Soal Stunting, Sulbar masih memprihatinkan.
“Dari berbagai permasalahan (Sulbar) yang kompleks ini, kehadiran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sangat berarti di Sulbar,” tegas Syaebani.
Pada momen serah terima DIPA 2023, Syaebani juga membeberkan kondisi serapan anggaran pusat di Sulbar.
Sampai 14 Desember 2022, belanja pemerintah di Sulbar telah terealisasi sebesar Rp 2,9 triliun atau 86,7 persen dari pagu (Rp 3,35 T).
Sementara untuk dana transfe daerah atau TKD telah disalurkan sebesar Rp 6,13 triliun atau 93,73 persen dari pagu (Rp 6,54 T).
“Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran dari satker APBN dan pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan sehingga penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2022 dapat tetap optimal dan memberikan basis yang kokoh untuk pelaksanaan APBN 2023,” paparnya.
Dijelaskan bahwa APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespon gejolak global yang masih terus berlangsung.
“Alokasi Belanja Negara di Sulbar untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 10,52 triliun yang berarti terjadi kenaikan sebesar 6,4 persen dari anggaran 2022. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 3,7 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 6,82 triliun,” urai Syaebani.
Belanja pusat 2023 di Sulbar masih didominasi pada Kementerian PUPR yang mencapai Rp 1,36 triliun atau 36,8 persen dari pagu. Digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulbar, yaitu Pembangunan Bendungan Budong-budong.
Selain itu, biaya lanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi gubernuran dan DPRD Sulbar, serta sarana dan prasarana sekolah.
Percepat Serapan
Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan pertumbuhan ekonomi Sulbar itu tidak terlepas dari dukungan anggaran pusat. Namun hal itu, menurutnya belum menyelesaikan sejumlah persolan.
“Kehadiran APBN menjadi salah satu instrumen stabilisasi pemulihan ekonomi di Sulbar, termasuk untuk mengatasi masalah yang dihadapi daerah ini,” ucapnya.
Menurut Akmal, permasalahan Sulbar cukup kompleks seperti Stunting sebesar 33,8 persen, tingkat kemiskinan 11,85 persen (nasional 9,71 persen), indeks pembangunan manusia 66,36 (tingkat nasional 72,29), serta pembenahan infrastruktur.
“Kami berharap DIPA dan TKD 2023 yang telah diterima, segera dieksekusi di awal tahun untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi serta secara langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat,” paparnya.
Penjabat gubernur juga menekankan kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar yang masih bermasalah dengan optimalisasi serapan anggaran agar melakukan percepatan.
“Kita segera review, kita akan berikan reward dan punishment (penghargaan dan sanksi). Saya juga akan panggil 10 OPD terbawah,” tegas Akmal.
Ia mengatakan, untuk reward yang baik realisasinya akan ditambahkan anggaran sementara untuk yang rendah akan dilakukan pengurangan.
Sementara Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar sebagai penerima DANA transfer terbesar mengatakan memang beban di Polewali Mandar cukup besar sejalan dengan penduduk yang ada.
“DIPA Polman memang tertinggi di Sulbar. Dana ini bisa menambah penyelesaian program yang ada di Polman,” ujarnya.
Meski tinggi, menurutnya dana yang ada itu terserap untuk kebutuhan pegawai dan PPPK serta petugas masjid.
Selain itu, kata Ibrahim, dana itu nanti dapat mengintervensi pembangunan jalan di sejumlah titik. (idr/chm)
