POLMAN, SULBAR EXPRESS – Belasan perwakilan petambak dan petani se-Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, Sulbar, mengadu ke DPRD Polman, Selasa 24 Januari 2024.
Mereka mengaku sering gagal panen karena wilayah Matakali kerap kebanjiran karena pendangkalan sungai.
Komisi III DPRD Polman kemudian menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruangannya, dihadiri Kepala Dinas PUPR Polman Husain Ismail, Kepala Pelaksana BPBD Polman Andi Afandi Rahman dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Distanak Polman Muh Yunus.
Salah satu perwakilan petani Kecamatan Matakali, Nurdin, mengungkapkan dangkalnya sungai matakali sudah berlangsung 20 tahun. Sebab itu bila hujan deras, air sungai langsung meluap mengakibatkan banjir yang merendam sawah dan tambak.
“Dalam dua tahun saya telah empat kali gagal panen, karena wilayah Matakali sering banjir karena luapan sungai,” bebernya.
Sementara itu, perwakilan petambak Matakali, Muhammad Tahir, juga mengaku mengalami empat kali gagal panen dalam dua tahun. Akibatnya ia mengalami kerugian Rp 20 juta.
“Saya tebar bibit udang 300 ribu, namun yang panen cuma dua kwintal gara-gara tambak saya kena banjir,” terangnya.
Tahir berharap pemerintah segera melakukan pengerukan Sungai Matakali, mulai dari muara sepanjang 10 kilometer.
Menurutnya, akibat sering dilanda banjir warga Matakali sudah banyak yang pindah domisili merantau ke luar daerah mencari pekerjaan.
“Saya sudah bertahun-tahun ini gagal panen terus, karena tambak dan sawah saya itu lebih 1 hektar, ini semua gara-gara banjir yang tidak pernah diatasi pemerintah,” kesalnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas PUPR Polman Husain Ismail mengatakan, kebijakan normalisasi sungai itu merupakan kewenangan balai. Namun sepanjang itu kondisinya sudah darurat, maka kabupaten bisa mengintervensi menggunakan dana APBD.
“Kemarin itu hasil perencanaan konsultan dibutuhkan dana Rp 47 miliar untuk normalisasi sungai matakali sepanjang 10 kilometer, ” ungkapnya.
Husain menambahkan, bila berbicara kemampuan APBD, maka perlu pembahasan bersama dengan DPRD. Sebab perlu kesepakatan bersama bagaimana mengelola APBD supaya bisa mengintervensi ke sana.
“Tapi ada langkah yang bisa kita tempuh dulu, sebab sudah ada dari pemprov yang bisa menangani persoalan sungai ini,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Polman Rahmadi meminta pemkab segera mencari solusi terkait persoalan ini.
Menurutnya, bila persoalan ini dibiarkan berlarut-larut akan semakin merugikan petani dan petambak.
“Normalisasi Sungai mlMatakali harus segera dipriotaskan, secepatnya usulkan ke balai atau BPBD Sulbar, apalagi pendangkalan yang terjadi di Sungai Matakali sudah pernah ditinjau,” harapnya. (ali)
