MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Menutup tahun 2023, Pemprov Sulbar menggelar rilis capaian kineja.
Penjabat Gubernur Sulbar Prof Zudan Aimrid Fakrulloh menyampaikan, pertemuan ini untuk melihat apa yang sudah dilakukan, apa yang masih kurang, dan apa yang akan diberi penyempurnaan agar lebih baik kedepan.
“Terima kasih atas dukungan rekan-rekan media. Ini saya merasa sangat terbantu. Kehidupan sudah berubah. Sekarang kalau mencari sesuatu cukup buka google, kita dapat informasi soal Sulbar. Dan di situ banyak berita soal Sulbar,” kata Prof Zudan, Minggu 31 Desember 2023.
Ia menjelaskan, ada delapan program prioritas yang dikerjakan bersama seluruh OPD, yakni: Pertama, tuntaskan penanganan masalah 4+1 (kemiskinan ekstrim, stunting, anak tidak sekolah, kawin muda dan inflasi).
Kedua, OPD lebih dekat dengan masyarakat. Ketiga, peningkatan kulitas SDM dan pelayanan publik. Keempat, branding dan marketing Sulbar. Kelima, digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Keenam, percepatan satu data Sulbar menuju satu data Indonesia. Ketujuh, reformasi birokrasi dan kebijakan berdampak langsung kepada masyarakat. Dan kedelapan, pembangunan infrastruktur konektivitas daerah dan perkuat mitigasi bencana.
“Esensi delapan program ini adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Maka program ini diwujudkan dengan cara OPD lebih dekat dengan masyarakat,” ucapnya.
“Soal kualitas SDM, kalau Sulbar ini tidak sulit untuk meningkatkannya. Makanya program saya pertama datang di Sulbar adalah membenahi peningkatan SDM pemerintahan. Contohnya adalah penerapan tandatangan elektronik,” paparnya.
Tentang branding dan marketing Sulbar hendaknya ditrandingkan. Dan ini membutuhkan peran media massa. Karena pergerakan dalam semua sistem itu berbasis digital.
Kemudian soal infrastruktur, Prof Zudan menyebut jika pemerintah sudah banyak memberi perhatian kepada Sulbar, khususnya dalam pembangunan jalan. Contohnya di Kabupaten Mamasa dan Bonehau, Kabupaten Mamuju.
Terakhir, soal APBD 2024, Pemprov Sulbar fokus menyelesaikan utang-utang pinjaman dana PEN sampai penuntasan pembebasan pembebasan lahan sarana pemprov. Sehingga gubernur definif nantinya tidak perlu memikirkan lagi soal utang.
Setelah menyampaikan paparan, Prof Zudan kemudian melanjutkan dengan membuka sesi diskusi. (*)
