MAJENE, SULBAR EXPRESS – Program Data Desa Presisi (DDP) tahap II Sulbar butuh Rp 64 miliar untuk 535 desa dan kelurahan. Pemprov Sulbar berharap dukungan kabupaten dan pemerintah desa/ kelurahan.
Hal tersebut mengemuka ketika Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik kembali menyinggung pentingnya pemutakhiran data dimulai dari tingkat desa/ kelurahan.
“Akhirnya kita berdiskusi dengan IPB dan kita dapat yang namanya data desa presisi. Tujuannya agar desa dapat mengatasi masalah yang dihadapi berbasis data,” jelasnya dalam rapat koordinasi DDP di kantor Bupati Majene, Kamis 10 November 2022.
Akmal menginginkan adanya kesamaan data di seluruh wilayah Sulbar, mulai tingkat desa/ kelurahan hingga pemerintah provinsi. Karena itu Pemprov menggagas program DDP secara berkesinambungan.
“Jangan sampai data berbeda. Inilah yang biasa menjadi permasalahan. Sehingga kita ingin menyatukan data yang sama agar dapat melahirkan kebijakan yang tepat,” imbuhnya.
“Dengan data presisi bapak akan tau berapa jumlah pohon yang ada di Desanya. Saya hanya ingin memberikan pelajaran untuk Indonesia,” sambung Akmal di hadapan para kepala desa se Majene.
Penjanat gubernur berharap dukungan seluruh pihak baik dari pemerintah desa, kelurahan dan pemerintah Kabupaten Majene agar program tersebut dapat berjalan lancar di Bumi Assamalewuang.
“Saya memulai dari Sulbar, dan kita ingin data ini menjadi solusi,” tegas Akmal.
Wakil Bupati Majene Aris Munandar mengatakan DDP yang digagas Pemprov memiliki tingkat akurasi yang baik untuk memberikan gambaran terkait kondisi desa dan kelurahan sesungguhnya.
Jika proyek DDP berjalan efektif, maka akan memudahkan pihak pemerintahan dalam melakukan pemetaan desa untuk mensejahterakan masyarakat.
“Kita berharap dengan DDP semoga dapat membuat program dan kegiatan yang disusun dapat lebih baik untuk menuju Majene yang maju dan religius,” terang Aris.
Dalam pertemuan, Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana mengatakan DDP untuk Kabupaten Majene tersebar di 62 desa dan 20 Kelurahan.
“Tahap pertama kita sudah tangani 7 desa, tahap ke II kita akan menangani 14 desa dan 2 Kelurahan, 16 lokus. Dan ini akan kita kolaborasikan dalam penganggarannya. Provinsi akan berkontribusi anggaran sebesar 56 persen,” beber Junda.
Dia menambahkan bahwa secara umum, DDP tahap II ditarget menyentuh 535 desa/ kelurahan se Sulbar dan membutuhkan anggaran senilai Rp 64 miliar.
Pemprov kata Junda, berkomitmen menyiapkan anggaran mencapai Rp 36 miliar. Sisanya diharapkan dukungan dari pemerintah kabupaten dan pihak pemerintah desa.
Menurutnya, dari enam kabupaten dibutuhkan sokongan Rp 16 miliar yang akan dibagi sesuai jumlah desa sasaran masing-masing.
Kemudian, lanjut Junda, dari pemerintah 535 desa/ kelurahan yang menjadi sasaran pendataan dibutuhkan Rp 12 miliar.
“Pengeluaran yang ditanggung oleh desa nantinya akan meliputi pada biaya makan, minum juga penggajian untuk enumerator (petugas survey),” ucap Junda Maulana. (idr/chm)
