MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Dana desa di Sulbar juga tidak luput dari bidikan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Sulbar. Para kepala desa jangan khawatir jika tim BPKP melakukan pengawasan.
Pengawasan anggaran negara, kata Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Harry Bowo, agar peruntukannya tidak keliru. Sesuai aturan. Terpenting demi kebaikan bersama dan kesinambungan pembangunan wilayah.
Harry mengatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab secara rutin melakukan agenda monitoring tata kelola desa maupun potensi dan aset.
“Diharapkan kedepan, bagaimana pengelolaan dana desa di Sulbar dapat lebih baik lagi,” ujarnya usai acara terkait tata kelola keuangan desa, Senin 7 Agustus 2023.
“Memang yang menonjol di kita (BPKP) terkait dengan aset. Banyak aset desa yang tidak dikelola dengan baik padahal aset itu bisa membantu mendorong pemulihan ekonomi desa,” sambung Harry, menegaskan.
BPKP melihat tak sedikit daerah punya potensi wisata mumpuni, namun belum dikelola dengan serius. Mestinya dapat dimanfaatkan dan ditata dengan baik.
“Kepada seluruh kepala desa di Sulbar untuk tidak khawatir ketika dilakukan pengawasan, karena hal itu untuk kebaikan bersama,” terangnya di Mamuju.
Harry menambahkan, ada tiga prinsip yang harus dipegang oleh kepala desa maupun aparat desa dalam menjalankan tugas pokok masing-masing, khususnya terkait keuangan desa.
“Yakni, transparansi, otoritas, dan prinsip partisipatif, harus jadi pegangan supaya kedepan kita bisa mengelola jadi lebih baik lagi,” tandas.
Di tempat sama, Anggota DPD RI Iskandar Muda Baharuddin Lopa mengatakan pemerintah pusat dan daerah memiliki wewenang dalam membina dan mengevaluasi pemerintahan desa. Khususnya terkait pengelolaan dana.
“Agar pemerintah desa di dalam tata kelola keuangannya tidak terjebak dalam perilaku penyimpangan atau penyalahgunaan serta perilaku koruptif,” kata Iskandar, Senin 7 Agustus 2023.
Sementara Sekprov Sulbar Muhammad Idris meminta agar seluruh kepala desa dapat memahami bahwa aspek keuangan itu memang harus dikelola dengan baik.
“Pengelolaannya dibutuhkan kearifan dari kepala desa kemampuan koordinasi dari camat dan memiliki kapasitas dalam tata kelola keuangan yang baik. Seperti, perencanaanya harus bagus, semua desa selalu bermasalah di persoalan keuangan karena aspek keterbatasan itu,” tegas Idris.
Strategi pemerintah terkait arah pembangunan desa adalah Sustainable Development Goals (SDGs) desa. SDGs desa telah disusun menjadi sebuah paradigma bagaimana membangun desa dalam bentuk lebih terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat di tingkat desa.
“Desa diminta untuk membangun apa yang dimaksud dengan priority. Semakin gagal desa membangun priority maka semakin tidak terasa manfaat untuk warganya,” imbuh Sekprov.
Idris menekankan, terpenting adalah bagaimana membangun kolaborasi dan sinergitas antara seluruh perangkat terkait. Pihaknya juga berharap peran serta seluruh kepala desa melakukan pengentasan empat plus satu masalah Sulbar; stunting; kemiskinan ekstrem; pernikahan anak; anak tak sekolah; dan pengendalian inflasi. (ami/chm)
