MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Menghadapi tahun politik 2024, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diharap bisa lebih eksis. Utamanya sebagai filter mencegah konflik sosial.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar Amri Ekasakti menjelaskan bahwa Sulbar merupakan wilayah kaya akan budaya, suku juga agama. Keanekaragaman ini patut disyukuri dan dijaga kerukunannya.
Disinilah kata dia, pentingnya peran FKUB disamping fungsi seremonial seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
Amri menegaskan, menjaga harmonisasi di tengah keragaman masyarakat sangat dibutuhkan menjelang Pemilu 2024, terkhusus Pilkada tahun depan.
“Kita ingin kerukunan umat beragama terus meningkat, apalagi kita ini sudah memasuki tahun politik. Kita ingin peran FKUB bersama para tokoh agama ikut mengamankan Pemilu, khususnya masalah hoax. Jangan sampai mengarah ke isu agama,” urai Amri di Mamuju, Rabu 15 Februari 2023.
Ia berharap, agar seluruh pengurus FKUB yang telah menyatakan kesiapan mengabdikan diri di Sulbar, bisa betul-betul mengambil bagian dalam mengedukasi masyarakat untuk mencegah dan menekan potensi konflik.
“Tahun politik rawan terjadi ketegangan sosial dan konflik. Maka FKUB sebagai wadah lintas agama memiliki peran sejak dini untuk berpartisipasi mewujudkan pesta demokrasi yang sukses dan terhindar konflik yang mengatasnamakan agama,” terang Amri.
Terlebih karena pihak pengawas pemilu telah melansir Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan turut menempatkan dua daerah di Sulbar masuk kategori rawan tinggi, yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu.
Terpisah, Sekretaris FKUB Sulbar Nursalim Ismail menyebut bahwa FKUB juga selalu siap menerima aspirasi umat beragama dan mengkomunikasikan kepentingan masyarakat dengan pemerintah.
“Kaitan dengan Pemilu, FKUB berkomitmen tetap menjaga rel agar nilai agama menjadi satu hal yang tetap terpelihara, aktor agama, tokoh agama diminta tetap berada pada posisi mengayomi umat,” kata dia.
Nursalim juga mendorong para tokoh agama untuk aktif mengedukasi masyarakat agar praktek politik praktis tidak menjadi isu yang dikaitkan dengan agama.
“Para tokoh agama juga tidak ikut dalam praktek politisasi praktis menjaga umat agar tetap menjaga partisipasi politiknya,” ujarnya.
“Terdapat dua hal untuk mengurai konflik sosial yang ada di tengah masyarakat. Agar masyarakat dapat menjaga diri dengan tahan diri dan tau diri,” sambung Nursalim.
Sebelumnya Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada pertemuan yang digelar Kesbangpol turut mengajak FKUB mengambil peran dalam upaya penanganan beragam permasalahan daerah. Terutama menghadapi Pemilu akan datang.
Adapun permasalah lain yang perlu kolaborasi adalah Stunting, Anak Tidak Sekolah (ATS) atau putus sekolah, perkawinan anak usia dini, kemiskinan ekstrim dan risiko bencana daerah.
“Lima besar permasalahan yang endemi. Ini masalah umat. Apakah FKUB hanya terus membicarakan misalnya aspek ideologi? Kan tidak. Seharusnya kita dapatkan juga pada hal-hal yang menjadi permasalahan di wilayah kita, sehingga FKUB benar-benar bisa menjadi organisasi untuk memberdayakan umat,” urai Idris.
Sekprov pun berharap forum tersebut melahirkan gagasan-gagasan dan alternatif baru dalam rangka memajukan, memberikan pencerahan dan kekuatan pada umat, sehingga keberadaan FKUB benar-benar terada di masyarakat. (idr/chm)
